NILAH.COM, Jakarta - Langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan dugaan korupsi di tiga kementerian ke KPK, merupakan pelecehan terhadap Presiden SBY.
Sebagaimana diungkapkan Anggota DPR asal Fraksi Hanura, Akbar Faisal, sikap Sekab Dipo Alam berdampak cukup dahsyat. Menimbulkan bibit perpecahan di internal pemerintahan SBY-Boediono. Dirinya memprediksi, para menteri tidak akan fokus dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan rakyat.
‘’Pertarungan di lingkaran istana sudah sangat keras. Bahkan sudah menjurus untuk saling mencederai. Ini berbahaya. Pemerintah bisa melupakan tugas utamanya. Yakni melayani rakyat,’’ papar Akbar kepada INILAH.COM, Selasa (20/11/2012).
Masih menurut politisi berdarah Makassar yang sempat dekat SBY itu, kasus Sekab Dipo Alam menunjukkan Presiden SBY sudah kehilangan wibawa. Tidak lagi memiliki daya untuk mengatur atau mengendalikan anak buahnya.
‘’Dalam kesempatan terbuka, Pak Dipo bilang tidak perlu melapor ke presiden. Sehingga dirinya bebas melaporkan tiga kementrian ke KPK. Ini pertanda hancurnya koordinasi di pemerintahan,’’ jelasnya.
Menurutnya, melonjaknya tensi politik, berdampak kepada menurunnya kinerja pemerintahan. ‘’Saking kerasnya pertarungan di Istana, membuat pemerintah lupa akan tugasnya. Melayani rakyat,’’ tukas Akbar.
Presiden SBYsebagai kepala pemerintahan tertinggi, seharusnya bisa mengendalikan anak buahnya. Sehingga tidak ada alasan bagi presiden untuk tidak mengetahui sepak terjang anak buahnya.
‘’Ini berbahaya, preseden buruk bagi pemerintahan. Ketika presiden telah kehilangan kendali atas kabinet dan pemerintahan yang dipimpinnya. Berarti tidak dipercaya juga oleh para pembantunya,’’ pungkas Akbar. [tjs]
Add to Cart