INILAH.COM,Jakata - Program Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan perusahaan sudah barang tentu akan menguntungkan kedua belah pihak.
Tidak hanya bisa menekan jumlah kelahiran tetapi juga membuat para karyawan khususnya perempuan lebih produktif yang berujung pada pembentukan keluarga sejahtera.
"Karyawan yang menjadi peserta KB akan lebih sejahtera karena melalui program KB mereka dapat menghemat biaya pendidikan, kesehatan dan meminimalisir biaya keperluan rumah tangga," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Subagyo dalam siaran persnya yang diterima INILAH,COM, Sabtu (10/11).
Sedangkan dari sisi pemilik perusahaan, sambung Subagyo, keuntungan yang bisa diperoleh adalah berupa peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan, sehingga perusahaan dapat memperoleh output yang lebih besar dan dapat menghemat biaya-biaya yang terkait dengan masalah kesehatan karyawan.
Menyadari pentingnya meningkatkan kesejahteraan penduduk usia produktif, pada tahun 80 an BKKBN telah mengembangkan program KB perusahaan. Program ini yang didukung sepenuhnya oleh APINDO telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian peserta KB baru dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga karyawan/karyawati.
"Semua pengusaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sekalipun. Salah satu kewajibannya adalah menjadikan program KB sebagai suatu kebutuhan dunia usaha," Nina Tursinah, SSos, MM, Ketua Bidang UKM, Perempuan Pengusaha, Perempuan Pekerja, Gender, dan Sosial DPN Apindo.
Menurut Nina, langkah ini telah ditindak lanjuti dengan langkah pembentukan petunjuk pelaksanaan operasional serta pengembangan kebijakan - kebijakan yang akan mendorong pihak perusahaan lebih berperan aktif.
"Dengan demikian para karyawan atau karyawati dapat memperoleh akses pelayanan KB mandiri di tempat mereka bekerja," terang Nina.
Kurangnya Kegiatan Advokasi
Beberapa tahun ini perkembangan program KB diperusahaan semakin menurun dan hampir tidak terdengar lagi. Hal ini dikarenakan melemahnya kegiatan advokasi; komunikasi, informasi, edukasi (KIE); dan promosi program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) serta ompetensi tenaga provider yang memberikan konseling masih kurang.
Bahkan, tak hanya itu, seluruh tempat pelayanan KB di perusahaan tidak tersedia materi KIE, sehingga karyawan ragu untuk ber-KB.
Karenanya, Subagyo minta jajaran BKKBN provinsi membantu menyediakan materi kegiatan advokasi, KIE, dan promosi program KKB untuk karyawan di lingkungan perusahaan.
"Kalau ada BKKBN provinsi yang tidak mau melaksanakan, berarti kita ingkar janji. Karena MoU dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sudah dilakukan sejak 2011," uraiSubagyo.
Kemitraan yang kuat dengan APINDO menjadi sangat strategis untuk mengajak partisipasi para pengusaha dalam mengajak para karyawan untuk ikut ber KB.
Keberhasilan Program KB Perusahaan tidak terlepas dari adanya sistim pembiayaan pelayanan KB yang baik, apakah melalui sistem pembiayaan melalui asuransi atau sistem lainnya.
Namun demikian kami juga mengharapkan pengembangan pelaksanaan KB Perusahaan tidak hanya kepada karyawan semata juga kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu bentuk nyata perusahaan dalam Coorporate Social Responsibility (CSR) apalagi dapat lebih ditingkatkan tidak hanya dalam pelayanan KB tetapi juga dalam bentuk bantuan modal UPPKS bagi kelompok UPPKS karyawannya maupun lingkungan sekitar perusahaan.
Add to Cart